Donasi ginjal dan transplantasi merupakan salah satu terobosan medis paling signifikan yang mampu menyelamatkan jutaan nyawa pasien dengan penyakit ginjal stadium akhir. Namun, di balik kemajuan medis ini, terdapat kompleksitas aspek etika dan hukum yang harus diperhatikan secara ketat. Memastikan bahwa proses donasi dan transplantasi dilakukan dengan integritas, keadilan, dan tanpa eksploitasi adalah fondasi utama untuk menjaga hak asasi manusia dan kepercayaan publik.
Salah satu pertimbangan etika paling fundamental dalam donasi ginjal adalah prinsip non-malefikasi (tidak merugikan) dan benefisiensi (memberikan manfaat). Bagi donor hidup yang sehat, prosedur pengangkatan ginjal tentu memiliki risiko medis. Oleh karena itu, memastikan bahwa donor sepenuhnya memahami risiko dan manfaat, serta memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang lengkap (informed consent) tanpa paksaan atau tekanan, adalah mutlak. Donor harus secara sukarela dan altruistis, bukan karena imbalan finansial atau tekanan sosial.
Isu perdagangan organ adalah pelanggaran etika dan hukum terbesar dalam transplantasi. Praktik ini mengeksploitasi individu rentan dan melanggar martabat manusia. Banyak negara, termasuk Indonesia, secara tegas melarang jual beli organ. Aspek hukum yang ketat diperlukan untuk mencegah perdagangan organ, dengan sanksi pidana berat bagi pelaku. Regulasi harus memastikan bahwa proses donasi dilakukan melalui saluran resmi dan transparan, serta memverifikasi hubungan antara donor dan penerima (untuk donasi kerabat) atau memastikan tidak ada paksaan (untuk donasi non-kerabat).
Pertimbangan etika lainnya meliputi:
- Keadilan dalam Alokasi Organ: Bagaimana organ donor yang terbatas dialokasikan kepada pasien? Sistem alokasi harus adil, transparan, dan tidak diskriminatif, dengan mempertimbangkan faktor medis dan urgensi, bukan status sosial atau finansial.
- Perlindungan Data dan Privasi Donor/Penerima: Informasi medis dan identitas donor serta penerima harus dijaga kerahasiaannya secara ketat.
- Perlindungan Donor Rentan: Ada kekhawatiran etis terkait individu yang mungkin rentan terhadap eksploitasi, seperti mereka yang berada dalam kemiskinan ekstrem atau memiliki ketergantungan pada penerima. Verifikasi psikososial donor sangat penting.
Secara hukum, kerangka peraturan yang kuat harus ada untuk mengatur setiap tahapan donasi dan transplantasi, mulai dari prosedur informed consent, kriteria kelayakan donor, proses pemeriksaan medis dan psikologis, hingga mekanisme alokasi dan pengawasan pasca-transplantasi.
